SESI 1
PENGENALAN
Transfer antar pemerintah dari keuangan pemerintah subnational hampir terjadi di sebagian negara berkembang dan peralihan. Keadaan umum dari transfer sering digunakan instrumen oleh beberapa macam keuangan publik, termasuk bantuan, subsidi dan pembagian pajak pajak yang diterima antara pemerintah pusat dan subnational. Tranfer antar pemerintah dapat digunakan sebagai gambaran keanekaragaman kebijakan publik.
Dalam modul ini mencoba menjelaskan bagaimana rencana kerja pemerataan transfer, dimana terdapat dua point untuk dijadikan obyek. Pertama, banyaknya ukuran berbeda yang harus dipikirkan dalam perencanaan dan pelaksanaan peminjaman transfer. Kedua, semua komponen hubungan antar pemerintah, termasuk belanja subnational, penerimaan, dan transfer, seharusnya dilihat dari suatu sistem. Akhirnya, sukses atau gagal sistem transfer antar pemerintah tidak pada pembuat cara kerja transfer tetapi tergantung pada apakah system menyelesaikan obyek spesifik dalam konteks kebijakan desentralisasi fiskal Negara.
1.1 Apakah pemerataan bantuan itu?
Beragam karakteristik penting pada transfer antar pemerintah, yang mana transfer antar pemerintah dapat digolongkan dan dikatagorikan, sebagai berikut :
1. Apakah tujuan dari bantuan? Apakah dapat digunakan? Jika yang dimaksud dengan bantuan adalah tidak bersyarat atau digunakan untuk kondisi spesifik?
2. Bagaimana menentukan jumlah total bantuan? Jika sebagian ditetukan dari sumber nasional? Jika keputusan ad hoc dibuat setiap tahun dari bagian proses anggaran nasional? Jika jumlah penerimaan pemerintah subnational dari penjumlahan membayar biaya pengganti? Apakah ditentukan ex post?
3. Bagaimana jika pengumpulan uang dapat dibagi antara unit yang layak pilih? Jika menggunakan rumus? Dimana penerimaan bagian dari penyaluran pajak? Penggunaan dana total atau bagian biaya kerugian? Membagi kelompok dasar ad hoc bantuan atau akhirnya negosiasi politik?
Pada dasarnya tiga bagian transfer disini, merupakan jenis pendekatan yang mana transfer dapat diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dimana kendalanya berupa persetujuan dari bagian kedudukan yang lebih tinggi. Pemerataan transfer digunakan untuk :
1. Tujuan transfer tak bersyarat.
2. Dimana penjumlahan bantuan total dapat dianggap istimewa, meskipun diputuskan dari beberapa dana pemerintah.
3. Dimana pengumpulan uang dapat dibagi antara unit layak pilih. Yang pada dasarnya, rumusan menganggap kebutuhan belanja dan kemampuan pemerintah untuk meningkatkan sumber daya.
4. Tujuan yang termasuk: pemerataan kondisi fiskal diantara pemerintah subnasional.
Ini memerlukan sumber daya untuk menyediakan tambahan yurisdiksi yang miskin. Pendekatan penerimaan tergantung pada pemerataan kerja yang mungkin merupakan sumber penerimaan luar dari pengadilan luar.
Apakah perbedaan antara pemerataan pinjaman dan tujuan transfer tak bersyarat? yakni masalah tujuan, dimana sebenarnya keduanya itu sama. Maksud tujuan tak bersyarat merupakan tanggapan pemerintah subnational secara adil untuk beberapa macam kebutuhan fiskal, sehingga dengan demikian sangat sesuai dengan pemerataan dana atau persediaan. Namun, faktor utama pembeda antara 2 tipe yang dalam tujuan dari transfer guna menyediakan sumber penerimaan yang stabil untuk semua pemerintahan subnasional (yang akan membuat tujuan keseluruhan menjadi teratur, trnsfer tak bersyarat), tujuan explisit yaitu menyediakan sumber yang berasal dari pemerintah lokal/daerah (yang akan menciptakan keseimbangan transfer, dalam kondisi pemahaman yang mendalam).
1.2 Rasionalisasi Pemerataan Bantuan
Mengapa melakukan pemerataan bantuan?(akan dibahas pada seksi kedua), sasaran bantuan bersyarat dapat menyelesaikan tujuan khusus kebijakan, misalnya bantuan bersyarat dapat dipakai untuk mendorong belanja pada barang yang spesifik agar pemerintah pusat peduli terhadap permasalahan kebijakan nasional, seperti pendidikan. Sehingga, apakah itu dapat diselesaikan oleh kelompok mereka?
Pertama, Ketidakhadiran saat peminjaman transfer, dimana beberapa pemerintah daerah sering tidak mempunyai sumber yang cukup untuk menyelesaikan kontrak mereka pada tingkat minimum (standard national). Terutama, pemerataan bantuan sangat penting sebagai ukuran penganekaragaman penyediaan atas pembagian semua sumber pemerintah subnasional.
Kedua, pemerataan bantuan mengurangi ketidakseimbangan fiskal horizontal di Negara atau regional yang lain dan pengganti kerugian memperlukan fiskal yang besar dan kecil. Pemerataan bantuan dapat menggambarkan kedaerahaan dan kekuatan politik sentrifulgar.
Ketiga, pemerataan bantuan sangat penting sebagai alat kebijakan fiskal karena dapat digunakan pemerintah untuk memilih dan melengkapi tujuan. Terutama, pemerataan bantuan dapat dipakai untuk mendorong usaha fiskal.
1.3 Overview Modul
Modul ini membagi pemerataan bantuan menjadi tiga bagian. Pertama, tentang latar belakang teori, konsep, dan implementasi pemerataan mekanisme. Kedua, menjelaskan bagaimana mengembangkan praktek pemerataan bantuan, yang diikuti oleh transfer fiskal antar pemerintah. Ketiga, modul ini berisi beberapa negara sebagai pembelajaran serta contoh bagaimana pemerataan transfer di negara yang berbeda.
Bagian pertama, berisi jalan untuk membuat bagan/alur, implementasi, dan analisis pemerataan bantuan. Bagian kedua, membangun hubungan fiskal antar pemerintah, sehingga dapat disimpulkan dalam dua konsep utama yaitu keseimbangan vertikal dan horizontal. Bagaimana untuk menentukan ukuran pemerataan bantuaan. Ketiga, meyakini kinerja yang nyata dari mekanisme pemerataan dan perumusannya, termasuk pengamatan secara keseluruhan pada prinsip untuk pengalokasian pemerataan bantuan, rumusan alternatif, dan ukuran dari hubungan kebutuhan fiskal, kemampuan fiskal, dan upaya fiskal. Akhirnya, sesi empat yaitu pembentukan hubungan antara manajemen dan administrasi dalam perencanaan pemerataan.
SESI 2
PENGHALANG PEMBANGUNAN DESENTRALISASI FISKAL
2.1 Komponen hubungan fiskal antar pemerintah
Isi pokok dalam model ini, bahwa pemerataan batuan sangat penting dalam mewujudkan pemerataan transfer. Terutama pada unsur pertama yaitu pada unsur cara kerja fiskal pusat, sedangkan tiga unsur yang lain adalah penetapan pengeluaran, penetapan penerimaan, dan pinjaman. Tetapi ketiga unsur ini juga sangat mempengaruhi keberhasilan dari cara kerja desentralisasi fiskal.
Desentralisasi fiskal mempunyai tingkat otonomi fiskal dan pertanggungjawaban untuk pemerintah subnational. Subjek dari ini adalah negara berkembang, peralihan dan negara industri. Jika rencana kebijakan pokok lebih banyak menghasilkan peralihan dan Negara perindustrian mempunyai kewaspadaan terhadap kenaikkan permintaan dunia untuk melakukan desntralisasi pemerintah, akibatnya akan terjadi penggabungan kebutuhan rakyat untuk memperoleh lebih banyak keterlibatan pemerintah dan ketidakmampuan bahwa banyak pemusatan pemerintah dengan masa sepuluh tahun untuk “menyelesaikan pekerjaan”.
Selanjutnya, menyetujui untuk memasukkan desentralisasi fiskal dalam menghasilkan alokasi sumber daya dan tanggung jawab pemerintah, ketetapan pelayanan kota, keseimbangan makroekonomi negara, dan memajukan pertumbuhan ekonomi. Tujuan ini menyediakan pertanggung jawaban pengeluaran antara tingkat pemerintah yang berbeda.
Penetapan pertanggungjwaban Pengeluaran Pemerintah
Persediaan (dana) pelayanan pemerintah diperlukan agar sektor publik lebih memuaskan dan sesuai bagi pembayar pajak. Sehingga kemungkinan paling baik untuk mencapai prinsip subsidi : Pertanggung jawaban pengunaan ketersediaan jasa pemerintah dialihkan pada tingkat yang paling rendah agar penyediaan pelayanan publik dapat lebih efisien. Dengan kata lain, layanan pemerintah dapat menyediakan tingkat pemerintah untuk menyesuaikan pelayanan dengan “area keuntungan”. Misalnya area keuntungan pelayanan kesehatan yang memberikan daya pertahanan nasional, sehingga area keuntungan adalah seluruh daerah nasional.
Membiarkan penawaran pelayanan publik di bawah area keuntungan pada unit yang lebih kecil dari pemerintah seperti hasil yang tidak efisien dibawah jasa penyediaan. Contohnya, pertanggungjawaban pertahanan nasional pada tingkat daerah, dimana setiap negara akan mengeluarkan sedikitn pengeluaran guna pembelaan, sedangkan daerah harus percaya pada kontribusi pertahanan nasional negara lain. Sehingga daerah memperkecil pengeluaran pertahanan nasional, cadangan bersih, dan tingkat pengeluaran harus optimal yang akhirnya pada pertahanan nasional. Demikian juga, untuk tujuan pengembalian kembali dan kestabilan dari pemerintah pusat. Efisiensi ketersediaan pelayanan publik akan mempertinggi hubungan antara keuntungan pelayanan pemerintah dan biaya penyediaan pelayanan, serta harga pelayanan atau pajak daerah.
Penetapan penerimaan
Jika desentralisasi fiskal merupakan pemberian keuntungan dengan menaikkan efisiensi pada pengeluaran negara, tetapi pemerintah subnational harus mempunyai tingkat pengawasan minimum, yang mengakui sumber penerimaan. Pemerintah subnational akan kekurangan sumber penerimaan, karena tidak akan memperoleh fiskal otomatis di bawah keuangan pusat. Selanjutnya dengan penerimaan otonaomi ini sedikit tanggung jawab pejabat daerah untuk penduduk daerahnya. Sehingga pertanyaannya adalah sumber penerimaan didapat dan seharusnya ditetapkan pada tingkat pemerintah subnational dan bagaimana pengaruh penetapannya.
“Pertanyaan bagaimana untuk menetapkan penerimaan” adalah akhir dari masalah penetapan pengeluaran, karena kepentingan keuntungan pajak pada keuangan pemerintah subnational dan kepentingan tanggung jawab pemerintah subnational untuk mempunyai penerimaan yang memadai sebagai penetapan pengeluaran.
Teori keuangan federalisme tradisional menentukan serangkaian kondisi pajak daerah untuk : (i) Dapat mempermudah daerah untuk administrative, (ii) membebankan pada penduduk daerah, (iii) tidak dapat meningkatkan persaingan antara pemerintah subnational dan pusat. Pada masalah ini mereka tidak banyak memiliki sumber penerimaan sehingga akan memasukkan pajak property dan perbaikkan pajak retribusi, penerimaan pajak pribadi, beberapa pemotongan pajak, sarana pajak, dan macam pemakai biaya.
Tranfer antar pemerintah
Transfer merupakan bagian penting dari kerja keuangan pada hubungan antar pemerintah. Sejak memiliki sumber penerimaan khusus, pemerintah daerah cukup memiliki sumber daya untuk pertanggung jawaban pengeluaran. Metode transfer diperlukan untuk memberikan tambahan sumber daya pada pemerintah subnational.
Pemberian tambahan sumber daya melalui transfer kepada pemerintah subnational membuat pemerintah pusat dapat melanjutkan keanekaragaman obyek tujuan, sehingga transfer ini dapat menstabilkan tujuan, untuk mendorong pengeluaran lewat tingkat subnational melalui program mutu nasional (seperti kesehatan dan pendidikan). Transfer dapat merancang kerja dari tiga aspek yang berbeda yaitu : (i) Apakah pemerintah mengeluarkan uang (apakah bantuan bersyarat), (ii) Bagaimana ukuran tranfer dan persediaan transfer, (iii) Bagaimana sumber dapat digunakan sebagai salah satu syarat pemerintah. Karakteristik bantuan diharapkan berbeda dengan tujuan untuk mengejar tranfer. Sedangkan tujuan dalam model ini memberikan tinjauan umum tentang tranfer antar pemerintah, jumlah transfer alternative yang dapat mempertimbangkan kerangka cara kerja yang mencakup transfer antar pemerintah.
• Peranan penerimaan. Pemerintah daerah dapat memiliki bagian penerimaan nasional tertentu yang dikumpulkan dari daerah mereka. Seperti pajak pribadi, dimana penghasilan ini dapat dibagikan perkapita. Karena peranan penerimaan tidak memberikan kebijaksanaan pemerintah daerah, terlebih pada prinsip dasar atau tingkatan setiap pajak, tetapi peranan penerimaan adalah memperhatikan jenis tranfer antar pemerintah.
• Tujuan umum tanpa bersyarat, menghalangi bantuan. Maksud umum tanpa bersyarat menghalangi bantuan merupakan bantuan yang di kumpulkan tahun tetapi tidak ada hubungan. Perumusan sering tidak menyediakan tanpa bersyarat sebagai rintangan bantuan antar pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah menetapkan jumlah menjadi sama besar dengan kebijaksanaan kebijakan, memberikan pemerataan bantuan merupakan kebijakan bantuan tanpa bersyarat.
• Bantuan bersyarat. Nama bantuan ini sudah menyarankan syarat seperti membebankan (pemerinath pusat) untuk menggunakan bantuan ini, dimana syarat dapat bermacam-macam. Sektor yang menghalangi bantuan (juga masuk katagori bantuan), seperti bantuan bersyarat menghalangi bantuan jika keadaan dana yang habis dipakai pada wilayah khusus (seperti pendidikan), meskipun demikian pemerintah daerah menyokong penuh dengan melakukan pengawasan terhadap bagaimana membelanjakan dana di setiap sector.Tujuan khusus dari alternative bantuan dapat mempunyai penjelasan kondisi yang terbatas (misalnya bantuan khusus untuk menggunakan buku sekolah). Bentuk bantuan bersyarat juga membatasi kebijaksanaan dan peraturan pemerintah daerah. Tetapi bantuan bersyarat dapat dibenarkan pada keadaan untuk meingkatkan prioritas kebijakan nasional untuk mencegah dana suboptimal khusus pada kegiatan pemerintah daerah.
• Bantuan sebanding. Bantuan sebanding, merupakan kondisi bantuan yang membutuhkan kewajiban kontribusi khusus pemerintah daerah, terutama pengeluaran tertentu. Misalnya, Pemerintah pusat memberikan bantuan sebanding dengan bantuan satu dollar untuk setiap dollar pemerintah daerah menghabiskan buku sekolah untuk memiliki sumber penerimaan (atau alokasi taranfer umum). Bantuan sebanding dapat membentuk variasi pekerjaan dan untuk tujuan yang bermacam-macam. Bantuan sebanding dapat menjelaskan tujuan khusus atau maksud terbatas, tarif yang mana pemerintah pusat mencocokkan kontribusi pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan atau mengurangi ketergantungan pada permintaan pemerintah pusat untuk mendorong kebijakan khusus pengeluaran pemerintah daerah.
• Biaya pengganti kerugian. Pemerintah pusat melaksanakan bagian pembayaran ganti rugi untuk beberapa pemerintah daerah. Sebaliknya, cara kerja ini dapat membatasi kebijaksanaan pemerintah daerah. Meskipun demikian, rencana pengganti kerugian agar pemerintah pusat mempercayai pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat (Penyediaan pekerjaan yang merupakan bagian program desentralisasi pemerintah daerah). Untuk contoh, pemerintah pusat mengharapkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk biaya obat sehingga dapat menghapus program nasional. Sehingga jelas ganti rugi akan menghalangi kebijakan pemerintah pusat yag membebaskan tugas penyediaan pusat.
• Ad hoc or ex-post (Bantuan pekerjaan khusus). Pada beberapa keadaan menyebarkan progam bantuan untuk kebijaksanaan lembaga yang terkait dengan peraturan, seperti kantor presiden dan menteri keuangan atau beberapa kebijaksanaan pada pengadilan tinggi. Khususnya memberikan kesempatan pejabat publik untuk menerima bantuan dan memberikan ahli politikus kesempatan dengan menggunakan pengaruhnya untuk mengutamakan keuntungan pribadinya. Praktik ini sangat sulit, yang pada akhirnya alokasi sumber sesuai dengan prinsip manajement fiskal yang kuat tetapi sama tidak efisien.
Peminjaman Subnational
Ukuran ke empat pada hubungan fiskal antar pemerintah yaitu peminjaman subnational, seperti penerimaan otonomi pemerintah pusat, dan pemerintah daerah akan berhati-hati dalam menjalankan usaha yang gagal dalam mengatur kebijakan fiskal seperti pengelolahan makroekonomi. Meskipun demikian, tenaga ini menhalangi kemampuan pemerintah subnational untuk meminjam suatu dana pada perkembangan sumber kekayaan. Meskipun peminjaman subnational mempunyai resiko, namun keuntungan efisiensinya dan paling peting (antar pemerintah) keadilan menghubungkan dengan baik pangaturan dan pengawasan peminjaman subnational lebih banyak jika dibandingkan dengan resikonya.
Terdapat beberapa pendekatan mengenai tata tertib dan tanggung jawab pada peminjaman pemerintah subnational. Pertama, mempercayai pendekatan pada pasar keuangan untuk memaksakan penegakan tingkah laku dalam peminjaman dari pemerintah subnational. Dimana pendekatan ini dapat dikatakan efektif, jika terdapat pengembangan pasar modal yang baik dan kelembagaan, meskipun mencakup informasi tingkatan lembaga dan kegagalan hukum jika dibandingkan dengan kesederhanaan dan keuntungan sendiri, sehingga bagaimana pun macam institusi tidak dapat menghasilkan perkembangan pasar modal dengan baik meskipun banyaknya alternative dan peralihan ekonomi.
Kedua, agar peminjaman subnational mempercayai pada perundang-undangan pemerintah pusat untuk memaksakan batas pinjaman pemerintah subnational dan batasan lembaga penegakan dari pemerintah pusat. Negara mengembangkan pasar modal kurang baik dan lembaga sering bergantung pada dua pendekatan. Ditambahkan pula, keberhasilan strategi untuk mencegah peminjaman kebutuhan subnational yang mewajibkan memulai dari kegagalan total dan keadaan keuangan dalam pegawasan darurat, serta ketidakseimbangan fiskal dimana merupakan permasalahan utama pada fiskal pemerintah subnational.
2.2 Keseimbangan Fiskal Vertikal
Rancangan pertanggung jawaban pengeluaran dan sumber penerimaan sangat jarang yang sempurna untuk menandingi antara dua sisi pada anggaran pemerintah subnational. Keseimbangan fiskal vertikal terjadi ketika menetapkan pertanggungjawaban pengeluaran untuk tiap tingkatan pemerintah. Keseimbangan vertikal membutuhkan sumber penerimaan (memperbesar ukuran penerimaan) untuk menghubungkan antara pemerintah pusat dan subnational agar terjadi kecocokan tanggung jawab pengeluaran mereka masing-masing. Syarat ini digunakan untuk sumber penerimaan tranfer pada pemerintah subnational, seperti jumlah total untuk semua pemerintah subnational, yang selalu sulit mencapai keseimbangan vertikal, dimana kebanyakan proses pembahasan untuk menetapkan beberapa tingkat pajak otonomi atau kebijaksanaan pada setiap tingkat pemerintah. Tipe proses pada dua sisi anggarantelah ditentukan pada table di bawah ini :
Keseimbangan fiskal vertikal
Sumber penerimaan Pengeluaran tanggung jawab
1. Memiliki pajak dan sumber penerimaan lain 5. Memiliki pengeluaran (tanggung jawab)
2. Peranan penerimaan pajak 6. Delegasi atau menyerahkan pengeluaran tanggung jawaban
3. Tranfer antar daerah :
a. Bantuan pinjaman
b. Tranfer yang lain
c. Tranfer modal (kekayaan)
Beberapa alasan dimana pemerintah pusat ragu-ragu dalam menetapkan jumlah sumber penerimaan pada pemerintah subnational, yakni :
• Kekwatiran pusat menganai kehilangan pengawasan melalui alat pengolahan kebijakan fiskal
• Mengetahui kebutuhan pemusatan pengolahan pajak pemerintah yang sangat signifikan
• Tranfer sangat fleksibel sehingga merupakan sumber penerimaan pemerintah pusat.
• Kekhawatiran dalam pengelolahan yang salah atau persaingan pajak antar pemerintah daerah atau
• Hanya, adanya hubungan pengaruh politik pada pemerintah pusat.
Box I
Praktik ketidakseimbangan Vertikal: hasil dari Pencukupan
Permasalahan yang muncul ketika penarapan kebijakan desentralisasi adalah pembedaan dari sumber pemenuhan dari usaha jasa pemerintah subnasional. Pembedaan dari pemenuhan dana yang menyebabkan ketidaksetujuan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini merupakan pertimbangan yang penting dalam kontek pembangunan ekonomi.
Untuk menjelaskan karakteristik dari pembangunan ekonomi bahwa sumber daya ekonomi itu terbatas: secara alamiah keterbatasan dari sumber daya mungkin akan disediakan oleh sektor publik. Kebijakan desentralisasi fiskal nasional tidak akan sesegera itu juga menyebabkan sumber daya menjadi beban, dan sumber sektor publik pada semua tingkatan pemerintah akan menjadi terbatas hingga tingkat sosial dan politik. Bahkan, rogram desentralisasi juga memberikan pemerintah lokal lebih bisa mengontrol sumber pendapatan dan memberikan keputusan yang tepat akan pengalokasian sumber pendapatan lokal.
Dalam hal ini, kondisi pemenuhan harus logis dan dapat diintepretasikan hingga konteks batas keseluruhan pada sumber sektor publik. Dengan langkah bijak dalam pengimplementasian dari kebijakan desentralisasi, dilengkapi ketentuan dari konstitusi sumber pemenuhan harus diciptakan sebelum pertanggungjawaban pengeluaran dipindahkan. Pengkayaan pemahaman dalam kemajuan akan bermanfaat untuk semua stakeholder. Meskipun ukuran ini telah memiliki manfaat yang lebih mudah dipahami. Namun, masih terdapat beberapa pemasalahan dari pendekatan ini. Ukuran ini berdampak pada ketidaksesuaian pada pemerintahan pusat dikarenakan beberapa daerah lainnya. Keduanya memiliki hukum secara praktik, operasi pemerintah daerah lebih rumit atau kolot dari pada pemerintahan secara nasional dikebanyakan negara. Pemerintah pusat diikuti atau meminjam secara bebas untuk menutupi operasi secara langsung. Bahkan, pemerintahan lokal hanya mengikuti pinjaman hanya untuk tujuan investasi modal, dan ini terjadi pada kebanyakan daerah. Ukuran ketidakseimbangan Vertikal adalah memiliki asumsi bahwa defisit bukanlah hasil dari ketidaksesuaian manajemen atau kesalahan atau dengan kata lain pada berbagai tingkat pemerintah menyediakan jasa dibawah pertanggungjawaban secara efisien. Dalam kondisi ini akan tergambar terjadinya defisit anggaran dari ketidaksesuaian antara tanggung jawab belanja dan sumber-sumber fiskal.
Langkah kedua, ukuran ketidakseimbangan fiskal secara vertikal pada kondisi pembagian keuangan belanja pemerintah secara subnasional dengan sumber pendapatan dibawah kontrol pemerintahan regional dan pemerintahan lokal.
Kuantitas dari koefisien ini dibagi dari belanja pemerintah subnasional seperti keuangan yang bersumber dari pendapatan yang dikontrolnya. Secara konstruksi, koefisien dari ketidakseimbangan vertikal diambil antara nilai 0 dan 1, nilai yang mendekati 0 mengindikasikan ketidakseimbangan vertikal yang lebih besar. Terdapat beberapa karakter ketidaksesuaian bagaimana sebenarnya didefinisikan, untuk jenis transfer dan sumber pendapatan yang dikontrol oleh pemerintah pusat. Khususnya, ketika membandingkan kebijakan desentralisasi fiskal diantara negara. Perkembangan yang penting dari pendekatan Hunter adalah hanya tergantung pada data fiskal subnasional yang telah dikonsolidasi.
2.3 Keseimbangan Fiskal Horisontal
Objek penting lainnya, terdapat yang lebih penting untuk hanya saling melengkapi suatu dari wilayah dari pemerataan fiskal secara vertikal, hal ini diusahakan guna meyakinkan tingkat fiskal secara horisontal agar lebih bisa diterima. Ketidakseimbangan secara Horisontal selalu ada ketika terdapat perekonomoian yang tidak signifikan dan terjadi kegagalan fiskal antar wilayah. Keberagaman wilayah yang signifikan dari sumber fiskal selalu mengawali gejolak suatu wilayah dan bahkan menimbulkan konflik atau surutnya kepercayaan politik.
Hal ini agar kita berfikir bahwa ketidakseimbangan horisontal adalah fenomena alamiah yang tidak bisa dihindari, keberagaman kondisi regional ekonomi dan ketidakseimbangan fiskal tidak akan meyakinkan masyarakat dan pengalokasian modal yaitu dari daerah dengan produksi rendah ke yang lebih produktif. Seperti, pemerataan diatas mungkin akan terjadi ketidakefisienan alokasi sumberdaya yang diikuti teritorial nasional dan pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh di dalam negri.
Meskipun sumber pendapatan daerah dinaikkan, tetap saja menghasilkan naiknya ketidakseimbangan horisontal. Pola ini mungkin untuk elemen lainnya pada sistim hubungan fiskal dalam negri untuk tetap mengawasi kesimbangan. Ketidakseimbangan horisontal dapat dikendalikan oleh tujuan sumber pendapatan itu sendiri dengan cara memperkecil atau menyusutkan keragaman diantara pemerintah lokal. Untuk suatu lembaga, misi atau tugas dari sumber pendapatan asli daerah untuk keberagaman dalam ketersediaan sumber pada tingkat subnasional. Beberapa jenis ketidakseimbangan horisontal berkedok pemerataan transfer.
Ukuran Ketidakmerataan Ekonomi
Tanpa pengecualian, ketidakmerataan fiskal yang terkecil terjadi diantara wilayah yang berbeda dalam negara dan perbedaan lokasi dalam wilayah. Bahkan, penegakkan politik terkadang dibutuhkan dalam mengurangi ketidakmerataan dalam hubungan sistim fiskal dalam negri. Terdapat 2 dalam perefleksian tugas ekonomi. Pertama, ukuran ketidakseimbangan fiskal horisontal dan Kedua, pola kebijakan untuk mengurangi ketidakseimbangan ini. Akar permasalahan dari ketidakmerataan fiskal dalam suatu regional adalah kenyataan dalam masing-masing wilayah atau lokasi yang memiliki dasar perekonomian yang unik. Sejak kegiatan ekonomi tidak merata antar wilayah dalam berbagai bentuk. Ini merupakan satu kemungkinan keidakseimbangan ukuran horisontal adalah Pendapatan Kotor per kapita Produk Regional, kemungkinan lainnya dari ukuran ketidakmerataan regional meliputi Pendapatan Perorangan atau Nilai Tambah suatu wilayah. Variabel dinyatakan dalam bentuk per kapita untuk mengontrol dari kenyataan bahwa beberapa wilayah lebih besar dari pada yang lainnya. Statistik deskriptif merupakan salah satu jenis yang dilaporkan, untuk ketidakmerataan, ukuran wilayah termasuk yang utama, minimum, maksimum dan keberagaman koefisien. Keragaman koefisien adalah ukuran dari praktik dari perluasan dan didefinisikan sebagai standar deviasi yang dipengaruhi oleh hal yang utama. Kelebihan dari pembandingan antara keragaman dan standar deviasi bahwa ukuran koefisien tidak bergantung pada ukuran dilihat secara per unit. Hasilnya, satu dapat dibandingkan pada dua variabel yang diukur pada unit yang berbeda.
Catatan penting lainnya, bahwa GRP adalah batas ukuran ketidakmerataan fiskal, misal: di suatu wilayah dengan 2 tingkat GRP yang sama memiliki kebutuhan fiskal yang berbeda. Ditambahkan pula, perbedaan wilayah juga akan memiliki kemampuan penyerapan pajak yang berbeda sebagai hasil dari struktur ekonomi yang berbeda: jumlah penduduk yang jarang, wilayah pertanian, sehingga lemahnya kemampuan penyerapan pajak dibandingkan wilayah perkotaan dengan sektor manufaktur yang besar. Ketika mencoba dengan usaha yang keras menyerap pajak dari tingkat GRP yang sama.
Ukuran Kapasitas Fiskal dan Kebutuhan Fiskal
ketika keragaman dalam GRP per kapita menjadi ukuran ketidakmerataan ekonomi secara regional, ketidakseimbangan fiskal secara horisontal lebih mudah diukur dengan keragaman kemampuan fiskal antar wilayah. Kemampuan fiskal dari suatu wilayah digambarkan pada pendapatan yang potensial yang didapat dari tugas pokok pajak untuk suatu wilayah jika rata-rata usaha ini diterapkan untuk dasar pajak. Satu kemungkinan dampak dalam penggunaan pengumpulan pendapatan per kapita daerah sebagai ukuran dari kemampuan fiskal. Bahkan, tingkat pengumpulan mereka tidak tergantung pada diri sendiri dalam kemampuannya dari daerah atau pemerintahan lokal dalam mengumpulkan pendapatan, tetapi ini juga lebih diefektifkan dengan usaha pemerintah untuk daerah yang tertinggal dalam mengumpulkan pendapatan.
Ditambahkan dalam membedakan dasar ekonomi lokal dan pembedaan kemampuan secara keseluruhan pendapatan wilayah juga berbeda dengan tujuan dari kebutuhan fiskal. Perbedaan kebutuhan fiskal juga bisa meningkat selama keragaman antar wilayah geografi, iklim, komposisi penduduk, dan kondisi ekonomi. Misalnya: wilayah dengan karakter masyarakat yang lebih muda atau tua menghabiskan lebih banyak pendidikan dan kesehatan, pertanggungjawaban dari pada wilayah lainnya. Seperti, wilayah dengan konsentrasi kemiskinan yang tinggi yang selalu menghabiskan lebih banyak program sosial, ketika wilayah dengan tingkat biaya yang tinggi akan memiliki karakter belanja yang tinggi. Hal ini dibutuhkan dalam meyakinkan pada tingkat yang sama dengan jasa publik seperti wilayah lainnya.
Ukuran Ketimpangan Fiskal
Cara yang paling mudah untuk memahami dalam mengurangi ketidakmerataan penyediaan transfer wilayah tertentu untuk “ketimpangan fiskal”, ketimpangan fiskal dapat diartikan perbedaan antara kebutuhan fiskal (kebutuhan yang diasosiasikan dengan pertanggungjawaban belanja) yang diindikasikan oleh 4 dan 5 dalam tabel 1 dan kemampuan fiskal (potensial sumber pendapatan sendiri (1), pembagian potensi sumber pendapatan (2) setelah penjumlahan dalam transfer yang ditargetkan (indikasi 3b dan 3c) dalam tabel 1 yang digunakan objek lainnya. Untuk ketimpangan fiskal dapat dipenuhi oleh transfer keseimbangan (3a).
Fiskal gap = kebutuhan fiskal-kemampuan fiskal-target transfer.
Tatanan utama dalam menjaga ketersediaan keseimbangan transfer, bahkan ukuran dari kebutuhan fiskal dan kemampuan fiskal. Seperti titik yang berada lebih tinggi, sesungguhnya pendapatan adalah ukuran kemiskinan dari kemampuan fiskal, karena pengumpulan pendapatan juga tergantung pada usaha fiskal wilayah tersebut. Kemiripan, pengeluaran lokal tidak perlu untuk menggambarkan kebutuhan fiskal yang baik: belanja tingkat subnasional lebih berfungsi pada wilayah kemampuan fiskal dan kemampuan politik wilayah menerima susuatu yang istimewa dan transfer dari ukuran kebutuhan fiskal.
2.4 Menentukan Ukuran dari Pengumpulan Keseimbangan Transfer
Langkah pertama yang paling mendasar guna mengenalkan dari keseimbangan transfer adalah pengidentifikasian secara eksplisit seberapa banyak keseimbangan akan ditujukan, dalam perdagangan yang berpotensi antara keseimbangan dengan pertumbuhan ekonomi dan insentif secara menyeluruh dari perpindahan pendapatan dari pihak lain. Bahkan, tidak semua mengetahui kesertaan mengenai potensi perdagangan diantara tingkat keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh, dengan asumsi pengambilan sumber daya dari wilayah yang kaya ke wilayah yang miskin untuk prosentase pertumbuhan yang lambat.
Tergantungnya ekonomi dan kesenjangan fiskal diantara wilayah dalam negara. Derajat yang tinggi dapat digambar sumber dari pertumbuhan wilayah yang cepat. Ditambahkan pula, sistem yang disertakan dalam derajat yang tinggi dari pemerataan merupakan dampak dari faktor stimulus yang signifikan dari usaha pengumpulan pajak dan pengembangan dari basis pajak. Itu, pertanyaan penting adalah bahwa derajat yang tinggi dari keseimbangan masih diusahakan dan juga insentif negatif dari perpindahan dapat diminimalisasi.
Langkah kedua yang juga mendasar yaitu keputusan penggunanaan pemerintah subnasional dapat menciptakan keseimbagan dana yang diterima.
Vertikal (Pola) atau Pemerataan Fraternal
Langkah ketiga yang fundamental yaitu menentukan dari keseluruhan dana pinjaman untuk transfer pemerataan. Dua aspek yang menjadi dasar yang mungkin menentukan identifikasi. Pertama, seharusnya ditentukan keseimbangan yang ditempatkan menggunakan tradisional, mekanisme vertikal. (pinjaman oleh pendapatan pemerintah pusat) atau pemerataan yang akan terjadi mengikuti pendekatan ‘flaternal’ (dipinjam dia antara pemerintah subnaasional itu sendiri). Kedua, satu prinsip dasar yang telah diidentifikasi, apa yang menjadi aturan yang digunakan pada prinsip dasar.
Menggunakan kesatuan secara eksplisit untuk pemerataan pinjaman yang mengutub yang berfungsi sebagai tradisi sejarah. Maupun tidak adanya spesifikasi ekonomi dan ketimpangan fiskal antar wilayah, terdapat suku yang menjadi objek dalam negara. Ide pokok dibawah sistem kesatuan yaitu menciptakan inti dari pinjaman kontribusi secara langsung dari pemerintah sub nasional yang kaya yang didistribusikan ke daerah yang miskin. Sistem ini juga lebih terkenal dengan sistem keuangan “Robin Hood”. Ini digunakan oleh Skandinavia dan beberapa negara pusat di Eropa, dan juga negara Baltik. Pada pendekatan kedua, yang dapat disebut sebagai pinjaman vertikal, pemerintah pusat berkontribusi pada pinjaman yang didistribusikan ke daerah yanngm miskin seperti bantuan yang adil.
Terdapat juga kemungkinan terjadinya campuran (flaternal dan vertikal) pinjaman. Misalnya: sistem yang sekarang dianut digunakan di Latvia yang sebenarnya sistem campuran, keduanya pusat pemerintah dan pemerintah daerah yang kaya bergabung berkontribusi dalam pemerataan pinjaman yang mengutub. Pemerintah pusat juga menerapkan teknik sistem pinjaman yang diterapkan melalui transfer negatif (penarikan secara mandat) dari daerah yang kaya tetapi tanpa peletakkan pinjaman secara langsung dalam pusat pemerataan untuk daerah yang miskin. Beberapa negara di Uni Soviet (Kazakhstan, Ukraina, dan Rusia).
Pemikiran yang harus tetap dijaga terhadap perubahan dalam suatu sistem dalam pinjaman dari pemerataan yang terkumpul pada satu titik seperti pengurangan yang dapat merubah tugas atau kerja suatu pendapatan maupun pengeluaran. Jika semua tingkatan pemerintahan (pusat dan daerah) melakukan kekeliruan.
Aturan Peminjaman
Setelah mengetahui tentang prinsip atau pendekatan tentang pemerataan pinjaman yang diputuskan, beberapa aturan dapat dipilih guna pengimplementasiannya. Sebenarnya penentuan dari pinjaman dapat dikelomppokkan atas dasar ad hoc, beberapa bentuk tingkatan dari pinjaman yang spesifik dalam budget tahunan. Atau dapat dilakukan lebih objektif dan dasar yang stabil. Seperti prosentase dari pendapatan pemerintah pusat, yang diikuti oleh pajak, dengan prosentase yang tetap dari sejumlah yang diterima setiap tahun.
Terdapat beberapa keuntungan kerugian pada dua aturan yang berbeda. Kemampuan untuk merubah secara keseluruhan tingkat pinjaman tahunan dasar ad hoc yang disediakan pemerintah pusat dengan fleksibilitas untuk gambaran kebijakan stabilisasi secara makroekonomi. Di sisi lain, menggunakan aturan ad hoc menyebabkan ketidakpastian dari belanja pemerintah daerah. Dengan harapan membuat aliran pendapatan dari pemerintah daerah dapat lebih mudah diprediksikan pada pengenalan secara berkala pada aturan yang tetap untuk pinjaman yang merupakan alternatif yang superior.
Selain itu, aturan yang lain diadopsi untuk meningkatkan kemampuan memprediksi pendapatan pemerintah daerah dari diagram aliran pemerataan. Salah satunya adalah ukuran yang tetap pusat pemerataan atas pembagian pendapatan yang dibelanjakan oleh pemerintah pusat, hal ini sebenaranya berlawanan dari kenyataan atau pendapatan yang sebenarnya. Pada aturan kedua adalah menggunakan perubahan rata-rata pada tahun yang beragam dari pendapatan peremerintah pusat yang menentukan pada pinjaman pemerataan. Dari perumusan pemerintah pusat untuk memperbesar risiko, saat selanjutnya mungki dibawah pinjaman untuk pemerataan pada pertumbuhan yang tinggi dan terjadinya inflasi.
SESI 3
PERUMUSAN DAN MEKANISME KESEIMBANGAN
Empat langkah yang mendasar dari pembagian pemerataan pinjaman diantara pemerintah daerah. Beberapa tipe dan aturan dapat diikuti guna pembagian dari ketersediaan pinjaman dari pemerintah daerah. Pertama, pembagian dari pinjaman dapat dilakukan dengan dasar ad hoc. Kedua, pemerintah pusat mungkin menggunakan aturan pemerataan per kapita dari distribusi pinjaman untuk pemerintah daerah yang memenuhi kualifikasi. Ketiga pemerintah pusat menggunakan formula pusat yang lebih kompleks dan eksplisit. Tata cara pinjaman yang seimbang adalah pembagian dan pemilihan serta pilihan politik yang penting, tetapi rencana dari mekanisme seharusnya menuntun pada bunyi dari prinsip ekonomi.
3.1 Prinsip Umum dalam Pengalokasian dari Pemerataan Bantuan
Pemerintah pusat memiliki beberapa pilihan bagaimana struktur perumusan pemerataan dan gambaran dari kenyataan yang sebenarnya. Bahkan, kemerdekaan merupakan hasil akhir dari suatu struktur, semua formula pemerataan seharusnya mentaati beberapa prinsip umum.
• Pertama, formula pemerataan seharusnya menyediakan sumber yang memuaskan untuk pemerintah lokal dengan cara menyeimbangkan prioritas nasional dan otonomi daerah.
• Kedua, perumusan seharusnya mendukung alokasi yang jelas dari sumber yang disediakan beberapa sumber dari kecamatan dengan pajak yang lebih rendah dan kebutuhan fiskal yang besar.
• Ketiga, pemerataan transfer seharusnya menyediakan dalam prediksi tata cara dalam jiwa yang dinamis.
• Keempat, formula pemerataan seharusnya, sangat mungkin, mudah, dan transparan. Cara terpenting dalam menjaga formula pemerataan yang simple adalah batas untuk keobjektifitasan yang terjamin dengan tujuan dari pemerataan kemam puan fiskal dan atau kebutuhan fiskal. Kebijakan seharusnya juga lebih mudah dimengerti oleh semua stakeholder dalam bentuk wilayah yang resmi dan legislatif serta tidak melakukan manipulasi politik.
• Kelima, formula seharusnya tidak diciptakan dengan insentif yang negatif dari perpindahan pendapatan oleh pemerintah daerah, keduanya seharusnya mengurangi ketidakefisienan dari pilihan belanja.
• Keenam, transfer dari pinjaman seharusnya tidak dalam kondisi bantuan Lump-sump dari tujuan keuangan secara umum dari pemerintrah daerah.
• Ketujuh, selama pengenalan dari mekanisme transfer yang baru, sistim transfer seharusnya menghindari perubahan besar secara tiba-tiba dalam pinjaman untuk pemerintah daerah.
Mekanisme Pengalokasian
Secara umum mekanisme pemerataan adalah kompensasi dari ketimpangan fiskal antar wilayah. Ketimpangan Fiskal muncul dari 2 sumber utama. Daerah/wilayah mungkin berbeda dalam kemampuan fiskal, hal ini merupakan dasar dan bukan kemampuannya untuk dilihat pada berbagai tingkat pendapatan dengan tingkat yang standar dan usaha dari administrasi. Daerah juga mungkin memiliki kebutuhan belanja yang berbeda. Bahkan ketika daerah-daerah memiliki kemampuan fiskal atau kemampuan untuk menaikkan pendapatan yang sama, mereka mungkin memiliki biaya yang berbeda untuk menyediakan standar keranjang belanja pada pelayanan publik selama perbedaan kebutuhan yang akan meningkat dari perbedaan identitas kependudukan (prosentase dari populasi dari usia sekolah atau putus sekolah), keadaan geografi dan iklim, kemiskinan dan pengangguran, dan lain sebagainya. Perbedaan belanja yang dibutuhkan diantara daerah mungkin juga akan meningkat secara bebas dari perbedaan biaya atau tingkat harga yang berhubungan dengan komisi dari nilai standar keranjang belanja dari praktik internasional yang terdapat dalam negara, formula yang digunakan untuk menyeimbangkan kemampuan fiskal dan belanja yang dibutuhkan (termasuk biaya pembangunan dan perubahan negara), negara yang menggunakan mekanisme keseimbangan yang hanya pada kemampuan fiskal dan negara yang hanya menyeimbangkan kebutuhan belanja yang berbeda antar pemerintah daerah.
Sejauh keputusan kebijakan adalah untuk stimulus dari pajak yang diusahakan oleh pemerintah daerah seharusnya menjadi bagian dari mekanisme pemerataan. Ini dapat diselesaikan oleh insentif pengenalan pada perumusan keseimbangan dalam mempromosikan pengumpulan pajak oleh pemerintah subnasional. Semua ini merupakan masih sangat kontroversial. Penerimaan prinsip secara umum merupakan sistem transfer yang seharusnya keseragaman usaha pajak oleh pemerintah subnasional.
Usaha pajak seharusnya tidak dapat teryakinkan dengan secepatnya, semenjak harapan transfer keseimbangan akan membuat pergolakan internal. Bahkan, mengejutkan pada praktik sistem transfer internasional, termasuk negara-negara yang tergabung dalam Uni soviet, kecenderungan ini merupakan prinsip yang netral mengurangi respon perpindahan pendapatan oleh pemerintah subnasional. Secara teori, dapat meyakinkan pada usaha pajak tidak diseimbangkan keduanya, karena terdapat posisi yang lebih tinggi tentang sistem keuangan pajak dan membelanjakan uang dalam negeri.
PENGENALAN
Transfer antar pemerintah dari keuangan pemerintah subnational hampir terjadi di sebagian negara berkembang dan peralihan. Keadaan umum dari transfer sering digunakan instrumen oleh beberapa macam keuangan publik, termasuk bantuan, subsidi dan pembagian pajak pajak yang diterima antara pemerintah pusat dan subnational. Tranfer antar pemerintah dapat digunakan sebagai gambaran keanekaragaman kebijakan publik.
Dalam modul ini mencoba menjelaskan bagaimana rencana kerja pemerataan transfer, dimana terdapat dua point untuk dijadikan obyek. Pertama, banyaknya ukuran berbeda yang harus dipikirkan dalam perencanaan dan pelaksanaan peminjaman transfer. Kedua, semua komponen hubungan antar pemerintah, termasuk belanja subnational, penerimaan, dan transfer, seharusnya dilihat dari suatu sistem. Akhirnya, sukses atau gagal sistem transfer antar pemerintah tidak pada pembuat cara kerja transfer tetapi tergantung pada apakah system menyelesaikan obyek spesifik dalam konteks kebijakan desentralisasi fiskal Negara.
1.1 Apakah pemerataan bantuan itu?
Beragam karakteristik penting pada transfer antar pemerintah, yang mana transfer antar pemerintah dapat digolongkan dan dikatagorikan, sebagai berikut :
1. Apakah tujuan dari bantuan? Apakah dapat digunakan? Jika yang dimaksud dengan bantuan adalah tidak bersyarat atau digunakan untuk kondisi spesifik?
2. Bagaimana menentukan jumlah total bantuan? Jika sebagian ditetukan dari sumber nasional? Jika keputusan ad hoc dibuat setiap tahun dari bagian proses anggaran nasional? Jika jumlah penerimaan pemerintah subnational dari penjumlahan membayar biaya pengganti? Apakah ditentukan ex post?
3. Bagaimana jika pengumpulan uang dapat dibagi antara unit yang layak pilih? Jika menggunakan rumus? Dimana penerimaan bagian dari penyaluran pajak? Penggunaan dana total atau bagian biaya kerugian? Membagi kelompok dasar ad hoc bantuan atau akhirnya negosiasi politik?
Pada dasarnya tiga bagian transfer disini, merupakan jenis pendekatan yang mana transfer dapat diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dimana kendalanya berupa persetujuan dari bagian kedudukan yang lebih tinggi. Pemerataan transfer digunakan untuk :
1. Tujuan transfer tak bersyarat.
2. Dimana penjumlahan bantuan total dapat dianggap istimewa, meskipun diputuskan dari beberapa dana pemerintah.
3. Dimana pengumpulan uang dapat dibagi antara unit layak pilih. Yang pada dasarnya, rumusan menganggap kebutuhan belanja dan kemampuan pemerintah untuk meningkatkan sumber daya.
4. Tujuan yang termasuk: pemerataan kondisi fiskal diantara pemerintah subnasional.
Ini memerlukan sumber daya untuk menyediakan tambahan yurisdiksi yang miskin. Pendekatan penerimaan tergantung pada pemerataan kerja yang mungkin merupakan sumber penerimaan luar dari pengadilan luar.
Apakah perbedaan antara pemerataan pinjaman dan tujuan transfer tak bersyarat? yakni masalah tujuan, dimana sebenarnya keduanya itu sama. Maksud tujuan tak bersyarat merupakan tanggapan pemerintah subnational secara adil untuk beberapa macam kebutuhan fiskal, sehingga dengan demikian sangat sesuai dengan pemerataan dana atau persediaan. Namun, faktor utama pembeda antara 2 tipe yang dalam tujuan dari transfer guna menyediakan sumber penerimaan yang stabil untuk semua pemerintahan subnasional (yang akan membuat tujuan keseluruhan menjadi teratur, trnsfer tak bersyarat), tujuan explisit yaitu menyediakan sumber yang berasal dari pemerintah lokal/daerah (yang akan menciptakan keseimbangan transfer, dalam kondisi pemahaman yang mendalam).
1.2 Rasionalisasi Pemerataan Bantuan
Mengapa melakukan pemerataan bantuan?(akan dibahas pada seksi kedua), sasaran bantuan bersyarat dapat menyelesaikan tujuan khusus kebijakan, misalnya bantuan bersyarat dapat dipakai untuk mendorong belanja pada barang yang spesifik agar pemerintah pusat peduli terhadap permasalahan kebijakan nasional, seperti pendidikan. Sehingga, apakah itu dapat diselesaikan oleh kelompok mereka?
Pertama, Ketidakhadiran saat peminjaman transfer, dimana beberapa pemerintah daerah sering tidak mempunyai sumber yang cukup untuk menyelesaikan kontrak mereka pada tingkat minimum (standard national). Terutama, pemerataan bantuan sangat penting sebagai ukuran penganekaragaman penyediaan atas pembagian semua sumber pemerintah subnasional.
Kedua, pemerataan bantuan mengurangi ketidakseimbangan fiskal horizontal di Negara atau regional yang lain dan pengganti kerugian memperlukan fiskal yang besar dan kecil. Pemerataan bantuan dapat menggambarkan kedaerahaan dan kekuatan politik sentrifulgar.
Ketiga, pemerataan bantuan sangat penting sebagai alat kebijakan fiskal karena dapat digunakan pemerintah untuk memilih dan melengkapi tujuan. Terutama, pemerataan bantuan dapat dipakai untuk mendorong usaha fiskal.
1.3 Overview Modul
Modul ini membagi pemerataan bantuan menjadi tiga bagian. Pertama, tentang latar belakang teori, konsep, dan implementasi pemerataan mekanisme. Kedua, menjelaskan bagaimana mengembangkan praktek pemerataan bantuan, yang diikuti oleh transfer fiskal antar pemerintah. Ketiga, modul ini berisi beberapa negara sebagai pembelajaran serta contoh bagaimana pemerataan transfer di negara yang berbeda.
Bagian pertama, berisi jalan untuk membuat bagan/alur, implementasi, dan analisis pemerataan bantuan. Bagian kedua, membangun hubungan fiskal antar pemerintah, sehingga dapat disimpulkan dalam dua konsep utama yaitu keseimbangan vertikal dan horizontal. Bagaimana untuk menentukan ukuran pemerataan bantuaan. Ketiga, meyakini kinerja yang nyata dari mekanisme pemerataan dan perumusannya, termasuk pengamatan secara keseluruhan pada prinsip untuk pengalokasian pemerataan bantuan, rumusan alternatif, dan ukuran dari hubungan kebutuhan fiskal, kemampuan fiskal, dan upaya fiskal. Akhirnya, sesi empat yaitu pembentukan hubungan antara manajemen dan administrasi dalam perencanaan pemerataan.
SESI 2
PENGHALANG PEMBANGUNAN DESENTRALISASI FISKAL
2.1 Komponen hubungan fiskal antar pemerintah
Isi pokok dalam model ini, bahwa pemerataan batuan sangat penting dalam mewujudkan pemerataan transfer. Terutama pada unsur pertama yaitu pada unsur cara kerja fiskal pusat, sedangkan tiga unsur yang lain adalah penetapan pengeluaran, penetapan penerimaan, dan pinjaman. Tetapi ketiga unsur ini juga sangat mempengaruhi keberhasilan dari cara kerja desentralisasi fiskal.
Desentralisasi fiskal mempunyai tingkat otonomi fiskal dan pertanggungjawaban untuk pemerintah subnational. Subjek dari ini adalah negara berkembang, peralihan dan negara industri. Jika rencana kebijakan pokok lebih banyak menghasilkan peralihan dan Negara perindustrian mempunyai kewaspadaan terhadap kenaikkan permintaan dunia untuk melakukan desntralisasi pemerintah, akibatnya akan terjadi penggabungan kebutuhan rakyat untuk memperoleh lebih banyak keterlibatan pemerintah dan ketidakmampuan bahwa banyak pemusatan pemerintah dengan masa sepuluh tahun untuk “menyelesaikan pekerjaan”.
Selanjutnya, menyetujui untuk memasukkan desentralisasi fiskal dalam menghasilkan alokasi sumber daya dan tanggung jawab pemerintah, ketetapan pelayanan kota, keseimbangan makroekonomi negara, dan memajukan pertumbuhan ekonomi. Tujuan ini menyediakan pertanggung jawaban pengeluaran antara tingkat pemerintah yang berbeda.
Penetapan pertanggungjwaban Pengeluaran Pemerintah
Persediaan (dana) pelayanan pemerintah diperlukan agar sektor publik lebih memuaskan dan sesuai bagi pembayar pajak. Sehingga kemungkinan paling baik untuk mencapai prinsip subsidi : Pertanggung jawaban pengunaan ketersediaan jasa pemerintah dialihkan pada tingkat yang paling rendah agar penyediaan pelayanan publik dapat lebih efisien. Dengan kata lain, layanan pemerintah dapat menyediakan tingkat pemerintah untuk menyesuaikan pelayanan dengan “area keuntungan”. Misalnya area keuntungan pelayanan kesehatan yang memberikan daya pertahanan nasional, sehingga area keuntungan adalah seluruh daerah nasional.
Membiarkan penawaran pelayanan publik di bawah area keuntungan pada unit yang lebih kecil dari pemerintah seperti hasil yang tidak efisien dibawah jasa penyediaan. Contohnya, pertanggungjawaban pertahanan nasional pada tingkat daerah, dimana setiap negara akan mengeluarkan sedikitn pengeluaran guna pembelaan, sedangkan daerah harus percaya pada kontribusi pertahanan nasional negara lain. Sehingga daerah memperkecil pengeluaran pertahanan nasional, cadangan bersih, dan tingkat pengeluaran harus optimal yang akhirnya pada pertahanan nasional. Demikian juga, untuk tujuan pengembalian kembali dan kestabilan dari pemerintah pusat. Efisiensi ketersediaan pelayanan publik akan mempertinggi hubungan antara keuntungan pelayanan pemerintah dan biaya penyediaan pelayanan, serta harga pelayanan atau pajak daerah.
Penetapan penerimaan
Jika desentralisasi fiskal merupakan pemberian keuntungan dengan menaikkan efisiensi pada pengeluaran negara, tetapi pemerintah subnational harus mempunyai tingkat pengawasan minimum, yang mengakui sumber penerimaan. Pemerintah subnational akan kekurangan sumber penerimaan, karena tidak akan memperoleh fiskal otomatis di bawah keuangan pusat. Selanjutnya dengan penerimaan otonaomi ini sedikit tanggung jawab pejabat daerah untuk penduduk daerahnya. Sehingga pertanyaannya adalah sumber penerimaan didapat dan seharusnya ditetapkan pada tingkat pemerintah subnational dan bagaimana pengaruh penetapannya.
“Pertanyaan bagaimana untuk menetapkan penerimaan” adalah akhir dari masalah penetapan pengeluaran, karena kepentingan keuntungan pajak pada keuangan pemerintah subnational dan kepentingan tanggung jawab pemerintah subnational untuk mempunyai penerimaan yang memadai sebagai penetapan pengeluaran.
Teori keuangan federalisme tradisional menentukan serangkaian kondisi pajak daerah untuk : (i) Dapat mempermudah daerah untuk administrative, (ii) membebankan pada penduduk daerah, (iii) tidak dapat meningkatkan persaingan antara pemerintah subnational dan pusat. Pada masalah ini mereka tidak banyak memiliki sumber penerimaan sehingga akan memasukkan pajak property dan perbaikkan pajak retribusi, penerimaan pajak pribadi, beberapa pemotongan pajak, sarana pajak, dan macam pemakai biaya.
Tranfer antar pemerintah
Transfer merupakan bagian penting dari kerja keuangan pada hubungan antar pemerintah. Sejak memiliki sumber penerimaan khusus, pemerintah daerah cukup memiliki sumber daya untuk pertanggung jawaban pengeluaran. Metode transfer diperlukan untuk memberikan tambahan sumber daya pada pemerintah subnational.
Pemberian tambahan sumber daya melalui transfer kepada pemerintah subnational membuat pemerintah pusat dapat melanjutkan keanekaragaman obyek tujuan, sehingga transfer ini dapat menstabilkan tujuan, untuk mendorong pengeluaran lewat tingkat subnational melalui program mutu nasional (seperti kesehatan dan pendidikan). Transfer dapat merancang kerja dari tiga aspek yang berbeda yaitu : (i) Apakah pemerintah mengeluarkan uang (apakah bantuan bersyarat), (ii) Bagaimana ukuran tranfer dan persediaan transfer, (iii) Bagaimana sumber dapat digunakan sebagai salah satu syarat pemerintah. Karakteristik bantuan diharapkan berbeda dengan tujuan untuk mengejar tranfer. Sedangkan tujuan dalam model ini memberikan tinjauan umum tentang tranfer antar pemerintah, jumlah transfer alternative yang dapat mempertimbangkan kerangka cara kerja yang mencakup transfer antar pemerintah.
• Peranan penerimaan. Pemerintah daerah dapat memiliki bagian penerimaan nasional tertentu yang dikumpulkan dari daerah mereka. Seperti pajak pribadi, dimana penghasilan ini dapat dibagikan perkapita. Karena peranan penerimaan tidak memberikan kebijaksanaan pemerintah daerah, terlebih pada prinsip dasar atau tingkatan setiap pajak, tetapi peranan penerimaan adalah memperhatikan jenis tranfer antar pemerintah.
• Tujuan umum tanpa bersyarat, menghalangi bantuan. Maksud umum tanpa bersyarat menghalangi bantuan merupakan bantuan yang di kumpulkan tahun tetapi tidak ada hubungan. Perumusan sering tidak menyediakan tanpa bersyarat sebagai rintangan bantuan antar pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah menetapkan jumlah menjadi sama besar dengan kebijaksanaan kebijakan, memberikan pemerataan bantuan merupakan kebijakan bantuan tanpa bersyarat.
• Bantuan bersyarat. Nama bantuan ini sudah menyarankan syarat seperti membebankan (pemerinath pusat) untuk menggunakan bantuan ini, dimana syarat dapat bermacam-macam. Sektor yang menghalangi bantuan (juga masuk katagori bantuan), seperti bantuan bersyarat menghalangi bantuan jika keadaan dana yang habis dipakai pada wilayah khusus (seperti pendidikan), meskipun demikian pemerintah daerah menyokong penuh dengan melakukan pengawasan terhadap bagaimana membelanjakan dana di setiap sector.Tujuan khusus dari alternative bantuan dapat mempunyai penjelasan kondisi yang terbatas (misalnya bantuan khusus untuk menggunakan buku sekolah). Bentuk bantuan bersyarat juga membatasi kebijaksanaan dan peraturan pemerintah daerah. Tetapi bantuan bersyarat dapat dibenarkan pada keadaan untuk meingkatkan prioritas kebijakan nasional untuk mencegah dana suboptimal khusus pada kegiatan pemerintah daerah.
• Bantuan sebanding. Bantuan sebanding, merupakan kondisi bantuan yang membutuhkan kewajiban kontribusi khusus pemerintah daerah, terutama pengeluaran tertentu. Misalnya, Pemerintah pusat memberikan bantuan sebanding dengan bantuan satu dollar untuk setiap dollar pemerintah daerah menghabiskan buku sekolah untuk memiliki sumber penerimaan (atau alokasi taranfer umum). Bantuan sebanding dapat membentuk variasi pekerjaan dan untuk tujuan yang bermacam-macam. Bantuan sebanding dapat menjelaskan tujuan khusus atau maksud terbatas, tarif yang mana pemerintah pusat mencocokkan kontribusi pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan atau mengurangi ketergantungan pada permintaan pemerintah pusat untuk mendorong kebijakan khusus pengeluaran pemerintah daerah.
• Biaya pengganti kerugian. Pemerintah pusat melaksanakan bagian pembayaran ganti rugi untuk beberapa pemerintah daerah. Sebaliknya, cara kerja ini dapat membatasi kebijaksanaan pemerintah daerah. Meskipun demikian, rencana pengganti kerugian agar pemerintah pusat mempercayai pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat (Penyediaan pekerjaan yang merupakan bagian program desentralisasi pemerintah daerah). Untuk contoh, pemerintah pusat mengharapkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk biaya obat sehingga dapat menghapus program nasional. Sehingga jelas ganti rugi akan menghalangi kebijakan pemerintah pusat yag membebaskan tugas penyediaan pusat.
• Ad hoc or ex-post (Bantuan pekerjaan khusus). Pada beberapa keadaan menyebarkan progam bantuan untuk kebijaksanaan lembaga yang terkait dengan peraturan, seperti kantor presiden dan menteri keuangan atau beberapa kebijaksanaan pada pengadilan tinggi. Khususnya memberikan kesempatan pejabat publik untuk menerima bantuan dan memberikan ahli politikus kesempatan dengan menggunakan pengaruhnya untuk mengutamakan keuntungan pribadinya. Praktik ini sangat sulit, yang pada akhirnya alokasi sumber sesuai dengan prinsip manajement fiskal yang kuat tetapi sama tidak efisien.
Peminjaman Subnational
Ukuran ke empat pada hubungan fiskal antar pemerintah yaitu peminjaman subnational, seperti penerimaan otonomi pemerintah pusat, dan pemerintah daerah akan berhati-hati dalam menjalankan usaha yang gagal dalam mengatur kebijakan fiskal seperti pengelolahan makroekonomi. Meskipun demikian, tenaga ini menhalangi kemampuan pemerintah subnational untuk meminjam suatu dana pada perkembangan sumber kekayaan. Meskipun peminjaman subnational mempunyai resiko, namun keuntungan efisiensinya dan paling peting (antar pemerintah) keadilan menghubungkan dengan baik pangaturan dan pengawasan peminjaman subnational lebih banyak jika dibandingkan dengan resikonya.
Terdapat beberapa pendekatan mengenai tata tertib dan tanggung jawab pada peminjaman pemerintah subnational. Pertama, mempercayai pendekatan pada pasar keuangan untuk memaksakan penegakan tingkah laku dalam peminjaman dari pemerintah subnational. Dimana pendekatan ini dapat dikatakan efektif, jika terdapat pengembangan pasar modal yang baik dan kelembagaan, meskipun mencakup informasi tingkatan lembaga dan kegagalan hukum jika dibandingkan dengan kesederhanaan dan keuntungan sendiri, sehingga bagaimana pun macam institusi tidak dapat menghasilkan perkembangan pasar modal dengan baik meskipun banyaknya alternative dan peralihan ekonomi.
Kedua, agar peminjaman subnational mempercayai pada perundang-undangan pemerintah pusat untuk memaksakan batas pinjaman pemerintah subnational dan batasan lembaga penegakan dari pemerintah pusat. Negara mengembangkan pasar modal kurang baik dan lembaga sering bergantung pada dua pendekatan. Ditambahkan pula, keberhasilan strategi untuk mencegah peminjaman kebutuhan subnational yang mewajibkan memulai dari kegagalan total dan keadaan keuangan dalam pegawasan darurat, serta ketidakseimbangan fiskal dimana merupakan permasalahan utama pada fiskal pemerintah subnational.
2.2 Keseimbangan Fiskal Vertikal
Rancangan pertanggung jawaban pengeluaran dan sumber penerimaan sangat jarang yang sempurna untuk menandingi antara dua sisi pada anggaran pemerintah subnational. Keseimbangan fiskal vertikal terjadi ketika menetapkan pertanggungjawaban pengeluaran untuk tiap tingkatan pemerintah. Keseimbangan vertikal membutuhkan sumber penerimaan (memperbesar ukuran penerimaan) untuk menghubungkan antara pemerintah pusat dan subnational agar terjadi kecocokan tanggung jawab pengeluaran mereka masing-masing. Syarat ini digunakan untuk sumber penerimaan tranfer pada pemerintah subnational, seperti jumlah total untuk semua pemerintah subnational, yang selalu sulit mencapai keseimbangan vertikal, dimana kebanyakan proses pembahasan untuk menetapkan beberapa tingkat pajak otonomi atau kebijaksanaan pada setiap tingkat pemerintah. Tipe proses pada dua sisi anggarantelah ditentukan pada table di bawah ini :
Keseimbangan fiskal vertikal
Sumber penerimaan Pengeluaran tanggung jawab
1. Memiliki pajak dan sumber penerimaan lain 5. Memiliki pengeluaran (tanggung jawab)
2. Peranan penerimaan pajak 6. Delegasi atau menyerahkan pengeluaran tanggung jawaban
3. Tranfer antar daerah :
a. Bantuan pinjaman
b. Tranfer yang lain
c. Tranfer modal (kekayaan)
Beberapa alasan dimana pemerintah pusat ragu-ragu dalam menetapkan jumlah sumber penerimaan pada pemerintah subnational, yakni :
• Kekwatiran pusat menganai kehilangan pengawasan melalui alat pengolahan kebijakan fiskal
• Mengetahui kebutuhan pemusatan pengolahan pajak pemerintah yang sangat signifikan
• Tranfer sangat fleksibel sehingga merupakan sumber penerimaan pemerintah pusat.
• Kekhawatiran dalam pengelolahan yang salah atau persaingan pajak antar pemerintah daerah atau
• Hanya, adanya hubungan pengaruh politik pada pemerintah pusat.
Box I
Praktik ketidakseimbangan Vertikal: hasil dari Pencukupan
Permasalahan yang muncul ketika penarapan kebijakan desentralisasi adalah pembedaan dari sumber pemenuhan dari usaha jasa pemerintah subnasional. Pembedaan dari pemenuhan dana yang menyebabkan ketidaksetujuan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini merupakan pertimbangan yang penting dalam kontek pembangunan ekonomi.
Untuk menjelaskan karakteristik dari pembangunan ekonomi bahwa sumber daya ekonomi itu terbatas: secara alamiah keterbatasan dari sumber daya mungkin akan disediakan oleh sektor publik. Kebijakan desentralisasi fiskal nasional tidak akan sesegera itu juga menyebabkan sumber daya menjadi beban, dan sumber sektor publik pada semua tingkatan pemerintah akan menjadi terbatas hingga tingkat sosial dan politik. Bahkan, rogram desentralisasi juga memberikan pemerintah lokal lebih bisa mengontrol sumber pendapatan dan memberikan keputusan yang tepat akan pengalokasian sumber pendapatan lokal.
Dalam hal ini, kondisi pemenuhan harus logis dan dapat diintepretasikan hingga konteks batas keseluruhan pada sumber sektor publik. Dengan langkah bijak dalam pengimplementasian dari kebijakan desentralisasi, dilengkapi ketentuan dari konstitusi sumber pemenuhan harus diciptakan sebelum pertanggungjawaban pengeluaran dipindahkan. Pengkayaan pemahaman dalam kemajuan akan bermanfaat untuk semua stakeholder. Meskipun ukuran ini telah memiliki manfaat yang lebih mudah dipahami. Namun, masih terdapat beberapa pemasalahan dari pendekatan ini. Ukuran ini berdampak pada ketidaksesuaian pada pemerintahan pusat dikarenakan beberapa daerah lainnya. Keduanya memiliki hukum secara praktik, operasi pemerintah daerah lebih rumit atau kolot dari pada pemerintahan secara nasional dikebanyakan negara. Pemerintah pusat diikuti atau meminjam secara bebas untuk menutupi operasi secara langsung. Bahkan, pemerintahan lokal hanya mengikuti pinjaman hanya untuk tujuan investasi modal, dan ini terjadi pada kebanyakan daerah. Ukuran ketidakseimbangan Vertikal adalah memiliki asumsi bahwa defisit bukanlah hasil dari ketidaksesuaian manajemen atau kesalahan atau dengan kata lain pada berbagai tingkat pemerintah menyediakan jasa dibawah pertanggungjawaban secara efisien. Dalam kondisi ini akan tergambar terjadinya defisit anggaran dari ketidaksesuaian antara tanggung jawab belanja dan sumber-sumber fiskal.
Langkah kedua, ukuran ketidakseimbangan fiskal secara vertikal pada kondisi pembagian keuangan belanja pemerintah secara subnasional dengan sumber pendapatan dibawah kontrol pemerintahan regional dan pemerintahan lokal.
Kuantitas dari koefisien ini dibagi dari belanja pemerintah subnasional seperti keuangan yang bersumber dari pendapatan yang dikontrolnya. Secara konstruksi, koefisien dari ketidakseimbangan vertikal diambil antara nilai 0 dan 1, nilai yang mendekati 0 mengindikasikan ketidakseimbangan vertikal yang lebih besar. Terdapat beberapa karakter ketidaksesuaian bagaimana sebenarnya didefinisikan, untuk jenis transfer dan sumber pendapatan yang dikontrol oleh pemerintah pusat. Khususnya, ketika membandingkan kebijakan desentralisasi fiskal diantara negara. Perkembangan yang penting dari pendekatan Hunter adalah hanya tergantung pada data fiskal subnasional yang telah dikonsolidasi.
2.3 Keseimbangan Fiskal Horisontal
Objek penting lainnya, terdapat yang lebih penting untuk hanya saling melengkapi suatu dari wilayah dari pemerataan fiskal secara vertikal, hal ini diusahakan guna meyakinkan tingkat fiskal secara horisontal agar lebih bisa diterima. Ketidakseimbangan secara Horisontal selalu ada ketika terdapat perekonomoian yang tidak signifikan dan terjadi kegagalan fiskal antar wilayah. Keberagaman wilayah yang signifikan dari sumber fiskal selalu mengawali gejolak suatu wilayah dan bahkan menimbulkan konflik atau surutnya kepercayaan politik.
Hal ini agar kita berfikir bahwa ketidakseimbangan horisontal adalah fenomena alamiah yang tidak bisa dihindari, keberagaman kondisi regional ekonomi dan ketidakseimbangan fiskal tidak akan meyakinkan masyarakat dan pengalokasian modal yaitu dari daerah dengan produksi rendah ke yang lebih produktif. Seperti, pemerataan diatas mungkin akan terjadi ketidakefisienan alokasi sumberdaya yang diikuti teritorial nasional dan pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh di dalam negri.
Meskipun sumber pendapatan daerah dinaikkan, tetap saja menghasilkan naiknya ketidakseimbangan horisontal. Pola ini mungkin untuk elemen lainnya pada sistim hubungan fiskal dalam negri untuk tetap mengawasi kesimbangan. Ketidakseimbangan horisontal dapat dikendalikan oleh tujuan sumber pendapatan itu sendiri dengan cara memperkecil atau menyusutkan keragaman diantara pemerintah lokal. Untuk suatu lembaga, misi atau tugas dari sumber pendapatan asli daerah untuk keberagaman dalam ketersediaan sumber pada tingkat subnasional. Beberapa jenis ketidakseimbangan horisontal berkedok pemerataan transfer.
Ukuran Ketidakmerataan Ekonomi
Tanpa pengecualian, ketidakmerataan fiskal yang terkecil terjadi diantara wilayah yang berbeda dalam negara dan perbedaan lokasi dalam wilayah. Bahkan, penegakkan politik terkadang dibutuhkan dalam mengurangi ketidakmerataan dalam hubungan sistim fiskal dalam negri. Terdapat 2 dalam perefleksian tugas ekonomi. Pertama, ukuran ketidakseimbangan fiskal horisontal dan Kedua, pola kebijakan untuk mengurangi ketidakseimbangan ini. Akar permasalahan dari ketidakmerataan fiskal dalam suatu regional adalah kenyataan dalam masing-masing wilayah atau lokasi yang memiliki dasar perekonomian yang unik. Sejak kegiatan ekonomi tidak merata antar wilayah dalam berbagai bentuk. Ini merupakan satu kemungkinan keidakseimbangan ukuran horisontal adalah Pendapatan Kotor per kapita Produk Regional, kemungkinan lainnya dari ukuran ketidakmerataan regional meliputi Pendapatan Perorangan atau Nilai Tambah suatu wilayah. Variabel dinyatakan dalam bentuk per kapita untuk mengontrol dari kenyataan bahwa beberapa wilayah lebih besar dari pada yang lainnya. Statistik deskriptif merupakan salah satu jenis yang dilaporkan, untuk ketidakmerataan, ukuran wilayah termasuk yang utama, minimum, maksimum dan keberagaman koefisien. Keragaman koefisien adalah ukuran dari praktik dari perluasan dan didefinisikan sebagai standar deviasi yang dipengaruhi oleh hal yang utama. Kelebihan dari pembandingan antara keragaman dan standar deviasi bahwa ukuran koefisien tidak bergantung pada ukuran dilihat secara per unit. Hasilnya, satu dapat dibandingkan pada dua variabel yang diukur pada unit yang berbeda.
Catatan penting lainnya, bahwa GRP adalah batas ukuran ketidakmerataan fiskal, misal: di suatu wilayah dengan 2 tingkat GRP yang sama memiliki kebutuhan fiskal yang berbeda. Ditambahkan pula, perbedaan wilayah juga akan memiliki kemampuan penyerapan pajak yang berbeda sebagai hasil dari struktur ekonomi yang berbeda: jumlah penduduk yang jarang, wilayah pertanian, sehingga lemahnya kemampuan penyerapan pajak dibandingkan wilayah perkotaan dengan sektor manufaktur yang besar. Ketika mencoba dengan usaha yang keras menyerap pajak dari tingkat GRP yang sama.
Ukuran Kapasitas Fiskal dan Kebutuhan Fiskal
ketika keragaman dalam GRP per kapita menjadi ukuran ketidakmerataan ekonomi secara regional, ketidakseimbangan fiskal secara horisontal lebih mudah diukur dengan keragaman kemampuan fiskal antar wilayah. Kemampuan fiskal dari suatu wilayah digambarkan pada pendapatan yang potensial yang didapat dari tugas pokok pajak untuk suatu wilayah jika rata-rata usaha ini diterapkan untuk dasar pajak. Satu kemungkinan dampak dalam penggunaan pengumpulan pendapatan per kapita daerah sebagai ukuran dari kemampuan fiskal. Bahkan, tingkat pengumpulan mereka tidak tergantung pada diri sendiri dalam kemampuannya dari daerah atau pemerintahan lokal dalam mengumpulkan pendapatan, tetapi ini juga lebih diefektifkan dengan usaha pemerintah untuk daerah yang tertinggal dalam mengumpulkan pendapatan.
Ditambahkan dalam membedakan dasar ekonomi lokal dan pembedaan kemampuan secara keseluruhan pendapatan wilayah juga berbeda dengan tujuan dari kebutuhan fiskal. Perbedaan kebutuhan fiskal juga bisa meningkat selama keragaman antar wilayah geografi, iklim, komposisi penduduk, dan kondisi ekonomi. Misalnya: wilayah dengan karakter masyarakat yang lebih muda atau tua menghabiskan lebih banyak pendidikan dan kesehatan, pertanggungjawaban dari pada wilayah lainnya. Seperti, wilayah dengan konsentrasi kemiskinan yang tinggi yang selalu menghabiskan lebih banyak program sosial, ketika wilayah dengan tingkat biaya yang tinggi akan memiliki karakter belanja yang tinggi. Hal ini dibutuhkan dalam meyakinkan pada tingkat yang sama dengan jasa publik seperti wilayah lainnya.
Ukuran Ketimpangan Fiskal
Cara yang paling mudah untuk memahami dalam mengurangi ketidakmerataan penyediaan transfer wilayah tertentu untuk “ketimpangan fiskal”, ketimpangan fiskal dapat diartikan perbedaan antara kebutuhan fiskal (kebutuhan yang diasosiasikan dengan pertanggungjawaban belanja) yang diindikasikan oleh 4 dan 5 dalam tabel 1 dan kemampuan fiskal (potensial sumber pendapatan sendiri (1), pembagian potensi sumber pendapatan (2) setelah penjumlahan dalam transfer yang ditargetkan (indikasi 3b dan 3c) dalam tabel 1 yang digunakan objek lainnya. Untuk ketimpangan fiskal dapat dipenuhi oleh transfer keseimbangan (3a).
Fiskal gap = kebutuhan fiskal-kemampuan fiskal-target transfer.
Tatanan utama dalam menjaga ketersediaan keseimbangan transfer, bahkan ukuran dari kebutuhan fiskal dan kemampuan fiskal. Seperti titik yang berada lebih tinggi, sesungguhnya pendapatan adalah ukuran kemiskinan dari kemampuan fiskal, karena pengumpulan pendapatan juga tergantung pada usaha fiskal wilayah tersebut. Kemiripan, pengeluaran lokal tidak perlu untuk menggambarkan kebutuhan fiskal yang baik: belanja tingkat subnasional lebih berfungsi pada wilayah kemampuan fiskal dan kemampuan politik wilayah menerima susuatu yang istimewa dan transfer dari ukuran kebutuhan fiskal.
2.4 Menentukan Ukuran dari Pengumpulan Keseimbangan Transfer
Langkah pertama yang paling mendasar guna mengenalkan dari keseimbangan transfer adalah pengidentifikasian secara eksplisit seberapa banyak keseimbangan akan ditujukan, dalam perdagangan yang berpotensi antara keseimbangan dengan pertumbuhan ekonomi dan insentif secara menyeluruh dari perpindahan pendapatan dari pihak lain. Bahkan, tidak semua mengetahui kesertaan mengenai potensi perdagangan diantara tingkat keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh, dengan asumsi pengambilan sumber daya dari wilayah yang kaya ke wilayah yang miskin untuk prosentase pertumbuhan yang lambat.
Tergantungnya ekonomi dan kesenjangan fiskal diantara wilayah dalam negara. Derajat yang tinggi dapat digambar sumber dari pertumbuhan wilayah yang cepat. Ditambahkan pula, sistem yang disertakan dalam derajat yang tinggi dari pemerataan merupakan dampak dari faktor stimulus yang signifikan dari usaha pengumpulan pajak dan pengembangan dari basis pajak. Itu, pertanyaan penting adalah bahwa derajat yang tinggi dari keseimbangan masih diusahakan dan juga insentif negatif dari perpindahan dapat diminimalisasi.
Langkah kedua yang juga mendasar yaitu keputusan penggunanaan pemerintah subnasional dapat menciptakan keseimbagan dana yang diterima.
Vertikal (Pola) atau Pemerataan Fraternal
Langkah ketiga yang fundamental yaitu menentukan dari keseluruhan dana pinjaman untuk transfer pemerataan. Dua aspek yang menjadi dasar yang mungkin menentukan identifikasi. Pertama, seharusnya ditentukan keseimbangan yang ditempatkan menggunakan tradisional, mekanisme vertikal. (pinjaman oleh pendapatan pemerintah pusat) atau pemerataan yang akan terjadi mengikuti pendekatan ‘flaternal’ (dipinjam dia antara pemerintah subnaasional itu sendiri). Kedua, satu prinsip dasar yang telah diidentifikasi, apa yang menjadi aturan yang digunakan pada prinsip dasar.
Menggunakan kesatuan secara eksplisit untuk pemerataan pinjaman yang mengutub yang berfungsi sebagai tradisi sejarah. Maupun tidak adanya spesifikasi ekonomi dan ketimpangan fiskal antar wilayah, terdapat suku yang menjadi objek dalam negara. Ide pokok dibawah sistem kesatuan yaitu menciptakan inti dari pinjaman kontribusi secara langsung dari pemerintah sub nasional yang kaya yang didistribusikan ke daerah yang miskin. Sistem ini juga lebih terkenal dengan sistem keuangan “Robin Hood”. Ini digunakan oleh Skandinavia dan beberapa negara pusat di Eropa, dan juga negara Baltik. Pada pendekatan kedua, yang dapat disebut sebagai pinjaman vertikal, pemerintah pusat berkontribusi pada pinjaman yang didistribusikan ke daerah yanngm miskin seperti bantuan yang adil.
Terdapat juga kemungkinan terjadinya campuran (flaternal dan vertikal) pinjaman. Misalnya: sistem yang sekarang dianut digunakan di Latvia yang sebenarnya sistem campuran, keduanya pusat pemerintah dan pemerintah daerah yang kaya bergabung berkontribusi dalam pemerataan pinjaman yang mengutub. Pemerintah pusat juga menerapkan teknik sistem pinjaman yang diterapkan melalui transfer negatif (penarikan secara mandat) dari daerah yang kaya tetapi tanpa peletakkan pinjaman secara langsung dalam pusat pemerataan untuk daerah yang miskin. Beberapa negara di Uni Soviet (Kazakhstan, Ukraina, dan Rusia).
Pemikiran yang harus tetap dijaga terhadap perubahan dalam suatu sistem dalam pinjaman dari pemerataan yang terkumpul pada satu titik seperti pengurangan yang dapat merubah tugas atau kerja suatu pendapatan maupun pengeluaran. Jika semua tingkatan pemerintahan (pusat dan daerah) melakukan kekeliruan.
Aturan Peminjaman
Setelah mengetahui tentang prinsip atau pendekatan tentang pemerataan pinjaman yang diputuskan, beberapa aturan dapat dipilih guna pengimplementasiannya. Sebenarnya penentuan dari pinjaman dapat dikelomppokkan atas dasar ad hoc, beberapa bentuk tingkatan dari pinjaman yang spesifik dalam budget tahunan. Atau dapat dilakukan lebih objektif dan dasar yang stabil. Seperti prosentase dari pendapatan pemerintah pusat, yang diikuti oleh pajak, dengan prosentase yang tetap dari sejumlah yang diterima setiap tahun.
Terdapat beberapa keuntungan kerugian pada dua aturan yang berbeda. Kemampuan untuk merubah secara keseluruhan tingkat pinjaman tahunan dasar ad hoc yang disediakan pemerintah pusat dengan fleksibilitas untuk gambaran kebijakan stabilisasi secara makroekonomi. Di sisi lain, menggunakan aturan ad hoc menyebabkan ketidakpastian dari belanja pemerintah daerah. Dengan harapan membuat aliran pendapatan dari pemerintah daerah dapat lebih mudah diprediksikan pada pengenalan secara berkala pada aturan yang tetap untuk pinjaman yang merupakan alternatif yang superior.
Selain itu, aturan yang lain diadopsi untuk meningkatkan kemampuan memprediksi pendapatan pemerintah daerah dari diagram aliran pemerataan. Salah satunya adalah ukuran yang tetap pusat pemerataan atas pembagian pendapatan yang dibelanjakan oleh pemerintah pusat, hal ini sebenaranya berlawanan dari kenyataan atau pendapatan yang sebenarnya. Pada aturan kedua adalah menggunakan perubahan rata-rata pada tahun yang beragam dari pendapatan peremerintah pusat yang menentukan pada pinjaman pemerataan. Dari perumusan pemerintah pusat untuk memperbesar risiko, saat selanjutnya mungki dibawah pinjaman untuk pemerataan pada pertumbuhan yang tinggi dan terjadinya inflasi.
SESI 3
PERUMUSAN DAN MEKANISME KESEIMBANGAN
Empat langkah yang mendasar dari pembagian pemerataan pinjaman diantara pemerintah daerah. Beberapa tipe dan aturan dapat diikuti guna pembagian dari ketersediaan pinjaman dari pemerintah daerah. Pertama, pembagian dari pinjaman dapat dilakukan dengan dasar ad hoc. Kedua, pemerintah pusat mungkin menggunakan aturan pemerataan per kapita dari distribusi pinjaman untuk pemerintah daerah yang memenuhi kualifikasi. Ketiga pemerintah pusat menggunakan formula pusat yang lebih kompleks dan eksplisit. Tata cara pinjaman yang seimbang adalah pembagian dan pemilihan serta pilihan politik yang penting, tetapi rencana dari mekanisme seharusnya menuntun pada bunyi dari prinsip ekonomi.
3.1 Prinsip Umum dalam Pengalokasian dari Pemerataan Bantuan
Pemerintah pusat memiliki beberapa pilihan bagaimana struktur perumusan pemerataan dan gambaran dari kenyataan yang sebenarnya. Bahkan, kemerdekaan merupakan hasil akhir dari suatu struktur, semua formula pemerataan seharusnya mentaati beberapa prinsip umum.
• Pertama, formula pemerataan seharusnya menyediakan sumber yang memuaskan untuk pemerintah lokal dengan cara menyeimbangkan prioritas nasional dan otonomi daerah.
• Kedua, perumusan seharusnya mendukung alokasi yang jelas dari sumber yang disediakan beberapa sumber dari kecamatan dengan pajak yang lebih rendah dan kebutuhan fiskal yang besar.
• Ketiga, pemerataan transfer seharusnya menyediakan dalam prediksi tata cara dalam jiwa yang dinamis.
• Keempat, formula pemerataan seharusnya, sangat mungkin, mudah, dan transparan. Cara terpenting dalam menjaga formula pemerataan yang simple adalah batas untuk keobjektifitasan yang terjamin dengan tujuan dari pemerataan kemam puan fiskal dan atau kebutuhan fiskal. Kebijakan seharusnya juga lebih mudah dimengerti oleh semua stakeholder dalam bentuk wilayah yang resmi dan legislatif serta tidak melakukan manipulasi politik.
• Kelima, formula seharusnya tidak diciptakan dengan insentif yang negatif dari perpindahan pendapatan oleh pemerintah daerah, keduanya seharusnya mengurangi ketidakefisienan dari pilihan belanja.
• Keenam, transfer dari pinjaman seharusnya tidak dalam kondisi bantuan Lump-sump dari tujuan keuangan secara umum dari pemerintrah daerah.
• Ketujuh, selama pengenalan dari mekanisme transfer yang baru, sistim transfer seharusnya menghindari perubahan besar secara tiba-tiba dalam pinjaman untuk pemerintah daerah.
Mekanisme Pengalokasian
Secara umum mekanisme pemerataan adalah kompensasi dari ketimpangan fiskal antar wilayah. Ketimpangan Fiskal muncul dari 2 sumber utama. Daerah/wilayah mungkin berbeda dalam kemampuan fiskal, hal ini merupakan dasar dan bukan kemampuannya untuk dilihat pada berbagai tingkat pendapatan dengan tingkat yang standar dan usaha dari administrasi. Daerah juga mungkin memiliki kebutuhan belanja yang berbeda. Bahkan ketika daerah-daerah memiliki kemampuan fiskal atau kemampuan untuk menaikkan pendapatan yang sama, mereka mungkin memiliki biaya yang berbeda untuk menyediakan standar keranjang belanja pada pelayanan publik selama perbedaan kebutuhan yang akan meningkat dari perbedaan identitas kependudukan (prosentase dari populasi dari usia sekolah atau putus sekolah), keadaan geografi dan iklim, kemiskinan dan pengangguran, dan lain sebagainya. Perbedaan belanja yang dibutuhkan diantara daerah mungkin juga akan meningkat secara bebas dari perbedaan biaya atau tingkat harga yang berhubungan dengan komisi dari nilai standar keranjang belanja dari praktik internasional yang terdapat dalam negara, formula yang digunakan untuk menyeimbangkan kemampuan fiskal dan belanja yang dibutuhkan (termasuk biaya pembangunan dan perubahan negara), negara yang menggunakan mekanisme keseimbangan yang hanya pada kemampuan fiskal dan negara yang hanya menyeimbangkan kebutuhan belanja yang berbeda antar pemerintah daerah.
Sejauh keputusan kebijakan adalah untuk stimulus dari pajak yang diusahakan oleh pemerintah daerah seharusnya menjadi bagian dari mekanisme pemerataan. Ini dapat diselesaikan oleh insentif pengenalan pada perumusan keseimbangan dalam mempromosikan pengumpulan pajak oleh pemerintah subnasional. Semua ini merupakan masih sangat kontroversial. Penerimaan prinsip secara umum merupakan sistem transfer yang seharusnya keseragaman usaha pajak oleh pemerintah subnasional.
Usaha pajak seharusnya tidak dapat teryakinkan dengan secepatnya, semenjak harapan transfer keseimbangan akan membuat pergolakan internal. Bahkan, mengejutkan pada praktik sistem transfer internasional, termasuk negara-negara yang tergabung dalam Uni soviet, kecenderungan ini merupakan prinsip yang netral mengurangi respon perpindahan pendapatan oleh pemerintah subnasional. Secara teori, dapat meyakinkan pada usaha pajak tidak diseimbangkan keduanya, karena terdapat posisi yang lebih tinggi tentang sistem keuangan pajak dan membelanjakan uang dalam negeri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar